FOPPSI KOTA TANJUNGBALAI

Selasa 21 Maret 2017, Agenda FORKOM PTT dan TKS rapat atau audensi di kantor DPR Kota Tanjungbalai, Audensi kali ini dihadiri oleh Anggota DPR komisi A , Perwakilan BKD Kota Tanjungbalai yaitu bapak Usni sebagai narasumber dibidang kepegawaian, dan Perwakilan FORKOM PTT dan TKS.

Dalam rapat atau audensi ini, DPR Kota Tanjungbalai membuka acara dan menanyakan apa saja yang ingin disampaikan kepada mereka dan apa saja misi Forum untuk pengembangan.

Dan hasil rapat ini, DPR Kota Tanjungbalai mengatakan bahwa sanya mereka akan memperjuangkan nasib FORKOM PTT dan TKS ini,didalam Forum ini mereka mengatakan bahwa Forum ini sangat bagus dan lengkap, karena di dalam FORKOM PTT dan TKS ini terdapat banyak instansi yang diperlukan oleh Pemerintah bahkan negara. Dalam waktu dekat ini DPR Kota Tanjungbalai akan melakukan pertemuan ke DPRRI dan ke MENPAN guna untuk memperjuangkan nasib anggota FORKOM PTT dan TKS yang tentunya sangat dibutuhkan jasanya

Selamat malam sahabat honorer, hari ini 28/02/2017 perekapan dan penyusunan berkas sudah hampir selesai sekitar 80%.

Hermanto selaku ketua sementara mengatakan bahwa sanya dia telah merekap sekitar 500an berkas lebih. Hermanto sudah melakukan pencekingan ulang didukung rekan - rekan yang lain seperti Dewi, Surya, Ilham Rezeki, Ilhamuddin, Feriyana, Rahmaini, Hajipto, dan ada beberapa yang lainnya tidak disebutkan namanya. Mereka sudah hampir dua minggu melakukan pencekingan ulang agar berkas yang di susun dan yang akan di antarkan benar - benar baik dan sesuai dengan kebenarannya.

Dalam perekapan data ini Hermanto menuturkan bahwa sanya berkas yang terbanyak berasal dari tenaga kependidikan dan kesehatan. Data yang sudah direkap ini selanjutnya akan di Foto Copy, agar data dapat dipergunakan seperlunya, tentunya akan di kirim dan akan di audensikan ke DPRRI dan ke BKD.

Untuk selanjutnya akan dikirim ke MENPAN agar honorer yang sudah mendaftar di forum ini dapat di angkat untuk menjadi CPNS. Itu lah harapan kedepannya. Sehubung undang - undang ASN sudah di syahkan ada kemungkinan harapan besar honorer akan di angkat jadi CPNS.

BACA : JUGA BERITA KEDATANGAN RAJA SALMAN DISINI

Sabtu 18-02-1017 pengurus Forum Komunikasi Pegawai Tidak Tetap Dan Tenaga Sukarela melakukan pencekingan berkas yang sudah diterima dari rekan-rekan seperjuangan untuk memastikan bahwa sanya anggota yang mengantar berkas ke pengurus benar dan valid data-datanya untuk di kirim ke MENPAN nantinya. Kegiatan ini dilakukan dirumah rekan honorer bernama Dewi yang beralamat Jl. MT. Haryono bertepatan di sebelah penginapan WISMA AL-KARIM. Ketika dilakukan pencekingan, ternyata masih banyak data-data yang diterima pengurus kurang lengkap, contohnya seperti :
-Pengisian Formulir
-Pas Foto 4 x 6 dan
-Foto Copy KTP

Berikut ini adalah dokumen bukti kerja yang dilakukan oleh pengurus sore tadi 18-02-2017

Dan belakangan kami mendapatkan kabar baik, bahwa sanya Forum ini anggotanya terus bertambah, dan alhamdulillahnya Forum FKPT2TS ini membuka lebar apabila ada anggota baru yang ingin bergabung dan berjuang bersama-sama dalam Forum ini untuk memajukan kesejahteraan para HONORER.

Sudah tahukah anda bahwa posisi keuangan negara‎ yang terbatas, tampaknya akan berimbas pada pengangkatan honorer kategori satu (K1) dan dua (K2) menjadi CPNS.

Bila presiden menyetujui UU Aparatur Sipil Negara (ASN) direvisi demi mengakomodasi honorer K1 dan K2, proses pengangkatan tidak bisa serentak.

"Ya kalau dari posisi keuangan negara kita, dananya sangat terbatas. Dilihat dari pemangkasan anggaran maupun keterlambatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU)‎," kata Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR kepada JPNN, Senin (30/1).

Dengan keterbatasan anggaran ini, salah satu solusi yang bisa ditempuh pemerintah yakni dengan mengangkat honorer K1 dan K2 secara bertahap.

Batas waktunya bisa tiga sampai empat tahun.

"Kalau diangkat sekaligus ya sulit. Jumlah K2 430 ribuan, bila diangkat satu kali, negara pasti repot. Bila dana berlebih tidak masalah, yang terjadi sekarang kan dananya kurang," terang politikus Gerindra ini.

Bila diangkat tiga tahun, dana yang terpakai sekira Rp 5 triliun per tahun dengan rerata gaji Rp 3 juta.

Sedangkan bila empat tahun, negara hanya mengeluarkan anggaran hampir Rp 4 triliun.

Hasil harmonisasi revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pintu masuk honorer kategori dua (K2) maupun tenaga di luar K2 menjadi PNS akan diparipurnakan dalam waktu dekat ini.
Ada empat kategori yang menjadi target pengangkatan PNS yaitu pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS.

Menurut Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, setelah dilakukan pendataan, jumlah tenaga honorer, PTT, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak tidak sampai sejuta orang.
"Kira-kira sekitar 750 ribu orang. Mudah-mudahan target DPR untuk menetapkan UU ASN pada Maret 2017 bisa terealisasi agar seluruhnya bisa diproses pengangkatan PNS-nya," kata Titi kepada JPNN, Minggu (4/12).

Dia juga menambahkan, sudah terbentuk presidum nasional revisi UU ASN. Dengan adanya presidium ini, seluruh forum lebih fokus dalam memperjuangkan status PNS.
"Jadi perjuangannya tidak terkotak-kotak, semuanya tercover dalam presidium itu. Misinya satu, status PNS harus di tangan dan semuanya tercover," jelasnya.

Pihaknya pun kata dia, bertekad untuk mengawal revisi tersebut hingga disahkan menjadi UU.
"Kami akan tetap mengawal pembahasan revisi UU ASN. Ini sudah separuh jalan, jadi tidak boleh dibiarkan. Seluruh honorer maupun non honorer harus berjuang dan terus mengawal ini," ujarnya.

Dihubungi secaraa terpisah, Ketum Forum Bidan PTT yang juga Presiden Nasional Revisi UU ASN, Mariani mengungkapkan, saat ini seluruh honorer maupun non honorer tidak lagi melihat profesi.

Yang dilihat adalah kumpulan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non PNS.
"Perjuangan kami untuk kepentingan bersama, tidak ada pengkotakan. Walaupun masih ada forum yang belum bergabung, tapi tetap misi kami untuk semua," pungkasnya.

Sampai saat ini menurut Mariani, sudah 12 forum yang bergabung yaitu Bidan PTT Pusat Indonesia, Pager Nusantara (honorer K2), FK THLBPP Nusantara, Presidium Perjuangan ITBPPI, FK THL POPT Nusantara, FKP2I Pendamping Perkebunan, FKPPBI Penyuluh Perikanan, FTI (Inseminator Peternakan), FK BPPPN (BanPol PP), FOPPSI, PMT, dan FHK2I.
"Kami tetap membuka ruang bagi kawan-kawan forum yang belum bergabung, bersatu kita akan lebih kuat," tuturnya.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Subagyo, 10 fraksi seluruhnya menyetujui revisi UU ASN dibawa ke paripurna. Revisi mengakomodir pengangkatan honorer kategori dua (K2) dan non kategori, menjadi CPNS.

Ketua Panja Revisi UU ASN Arief Wibowo juga menegaskan, pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS akan dilakukan mulai tahun 2017.
"Pengangkatannya dimulai enam bulan dan paling lama tiga tahun sejak revisi UU ASN ditetapkan. Dengan demikian, tidak ada lagi honorer maupun tenaga kontrak yang diangkat karena semua sudah ter-cover," tandas Arief yang disambut sukacita honorer K2 dan non kategori yang ikut menyaksikan rapat panja di Senayan.

Demikian berita dan informasi terbaru yang kami bagikan yang kami lansir dari laman BeritaPGRI. Semoga informasi ini bermanfaat bagi bapak/ibu honorer, dan juga rekan-rekan tenaga pendidik lainnya.

Tanjungbalai, 12 Januari 2017

Audensi FOPPSI Kota Tanjungbalai yang diwakilkan Penguru FOPPSI Kota Tanjungbalai Oleh, Hermanto, Taufik Nasution, Ilhamuddin, Ilham Nasution ,Aswat, Khairul Pane ke Pemko Kota Tanjungbalai. Audensi ini diterima oleh Asisten I Bapak Walikota Tanjungbalai (Bapak Ahmad Sanaan ), Kepala Dinas Pendidikan ( Ibu Tety Juliany) serta Kepala Bidag GTK Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai ( Bapak Andika Cahyadi ).

Tujuan Audensi FOPPSI Kota Tanjungbalai ini guna Memperkenalkan FOPPSI kepada Pihak Pemerintah Secara Resmi, bahwa FOPPSI Kota Tanjungbalai sudah dibentuk dan diisi para Operator Pendidik yang ada di Kota Tanjungbalai, Pembicaraan di Kantor Walikota menuai hasil perbincangannya dengan Asisten I yaitu bapak Ahmad Sanaan. Beliau mengatakan bahwasanya Pengangkatan CPNS dan Honor Pemko belum bisa diadakan tanpa aturan dari pemerintah Pusat. Kita harus memahami hal tersebut, karena Pemerintah Kota tidak bisa bertindak dan melakukan hal atau peraturan yang belum di berikan oleh Pemerintah pusat.

Kemarin perbincangan audensi FOPPSI Kota Tanjungbalai juga mengarah kebagian permintaan anggaran APBD untuk insentif Opp , permintaan ini ditanggapi dan diusahakan di masukkan dalam anggaran APBD oleh Kepala Dinas Pendidikan Ibu Tety Juliany . Dan untuk OPP tergabung di FOPPSI Kota Tanjungbalai Insya Allah akan mendapat Insentif. Mudah - mudahan harapan rekan - rekan FOPPSI Kota Tanjungbalai Bisa tereralisasi.

Blog ini adalah media informasi seputar FOPPSI Kota Tanjungbalai, di sini informasi seputar FOPPSI akan dibahas, tujuannya, Visi, Misi, dan masa depan FOPPSI Kota Tanjungbalai